Aliansi Jurnalis Video Minta Kapolri untuk Meralat dan Menghapus Maklumat pada Poin 2.d.

13

Medianews.co.id,- Jakarta,- Aliansi Jurnalis Video (AJV) mengimbau Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Aziz, M.Si dengan sukarela meralat Maklumat yang ditujukan kepada publik terkait tindak lanjut pembubaran Front Pembela Islam (FPI), terutama bagian pelarangan mengakses dan menyebarkan berita.

“Kesannya Maklumat itu over dosis, maksudnya tidak sesuai takaran, bahkan cenderung menabrak Undang-undang Dasar dan Undang-undang Pers,” kata Ketua Umum Aliansi Jurnalis Video, Syaefurrahman Al-Banjary, Sabtu (2/1/2021).

Dalam suratnya yang ditujukan kepada Kapolri, AJV menyoal Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Mak/1/1/2021 pada poin 2.d. yang berbunyi: “Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.”

“Kami Aliansi Jurnalis Video (AJV), organisasi berbadan hukum yang menjadi wadah para jurnalis berbasis video, menyatakan sangat dirugikan oleh narasi tersebut,” kata AJV.

Kerugian AJV terletak pada pengekangan hak konstitusional kami yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28F yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Mengingat Pasal 28F UUD 1945 menggunakan narasi “setiap orang”, maka kerugian konstitusional akibat narasi poin 2.d. maklumat tersebut dapat dikatakan merugikan seluruh warga Negara Republik Indonesia,” demikian surat AJV.

“Untuk itu, kami minta Kepala Kepolisian Republik Indonesia segera meralat Maklumat Nomor Mak/1/1/2021 dan menghapus keseluruhan poin 2.d. dalam maklumat tersebut,” kata AJV dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum Syaefurrahman Albanjary dan Sekjen Saiful Akbar. (*)