Bupati Nabire Orasi Politik di Acara Deklarasi YUDA. Kepala Suku D3N: Pembina Politik Tak Pantas Ikut Kampanye

52

Medianews.co.id,- NABIRE – Bupati Nabire, Isaias Douw menyampaikan orasi politik saat acara deklarasi pasangan calon Bupati dan Waki bupati Nabire nomor urut (satu) 1 atas nama Yufinia Mote dan Muhammad Darwis. Kamis, (20/11) Distrik Teluk Kimi, Kampung Korwa.

“D3N Selama 5 (lima) tahun tidak dengar saya. “Mereka tidak dengar saya. Periode pertama lari, periode kedua lari. Sekarang pegang mama ka tidak, saya tetap menang, “Kata Bupati Nabire, pantauan media ini,”Pungkasnya.

“Dulu mewakili D3N bawa aspirasi tapi tidak menikmati bersama, sekarang kami rubah D3N jadi D2N untuk membawa aspirasi, “Ujar Bupati Nabire, Kamis, (19/11). Lalu kemarin.

Bapati Nabire, Isaias Douw menghibau kepada masyarakat, “Tanggal 9 Desember 2020 nanti kami coblos nomor urut 1 (satu) sebagai bupati Nabire dan wakil bupati Nabire ,”Tegasnya.

Sementara, Kepala Suku Besar D3N, Ayub Wonda, mengatakan, masyarakat Nabire menderita selama 10 (sepuluh) tahun . “Ujarnya, Sabtu, (21/11). Pagi tadi.

“Tak ada pembangunan selama 10 (sepuluh) tahun, untuk apa kita dukung orang yang gagal bangun nabire. Pembangun yang ada sekarang di Nabire adalah buah hasil karya AP. YOUW, “Kata Ayub, saat konferensi Pers pagi tadi.

“Saya Kepala Suku Dani, Damal, Dawa, Nayak, Yali, lani (D3N) adalah hasil musyawarah dan legitimasi masyarakat akar rumput.

Selain itu, Kepala Suku D3N, mengatakan, pembina politik tak pantas ikut kampanye dan menyampaikn orasi politik. Mestinya bupati Nabire harus netral pada pilkada nabire.

“Ini tindakan melanggar hukum. Seorang pembina politik tak pantas ikut kampanyekan salah satu paslon, “Tegasnya.

“Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara harus tegas terhadap oknun pembina politik yang ikut terlibat dalam politik praktis. Harus diadili sesuai aturan, “Ujarnya.

Lanjut Ayub, Berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri.

“Kemudian, Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemreintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negesri Sipil,” Jelasnya.

Hal ini, Lanjut Wonda, sudah sepakati bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bawaslu RI melakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020,”Bebernya.

“Bagi ASN dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang terbukti terlibat politik praktis terancam sanksi lisan hingga pemecatan,”Jelasnya.

Bahkan, kepala Kampung dan RT/RW diganti oleh bupati Nabire hanya semaunya. Itu aturan dari mana? Mestinya proses pengangkatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Namun faktanya, tidak demikian, “Ujarnya.

Wonda, menegaskan kepada KPU sebagai penyelenggara, jangan mengacak data pemilih, Itu aturan dari mana? sebagai penyelenggara harus menjalankan sesuai PKPU. Juga, lanjutnya, pertegas dan proses pembina politik sesuai aturan, “Ujarnya.

Harapan kami masyarakat D3N, kami siap mendukung paslon yang akan melakukan perubahan. “Boleh ambil uangnya, tapi jangan pilih orangnya, “Imbunya.

“Jelas dan tegas kami sampaikan bahwa, kami siap memenangkan paslon nomor urut 3 (tiga) sebagai Bupati dan wakil Bupati Nabire periode 2020-2025”.