Dewan Pers Tak Pernah Minta Verifikasi Media sebagai Syarat Kerjasama dengan Pemda

4

Medianews.co.id,- Kalimantan — Dewan Pers menegaskan selama ini tidak pernah mengeluarkan surat apapun yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia terkait larangan kerjasama dengan perusahaan media yang belum terfaktual. Dipublikasikan 9/2/20

“Dewan Pers tidak pernah meminta pemerintah daerah untuk tidak bekerjasama dengan perusahaan media yang belum terfaktual oleh Dewan Pers.”

Penegasan itu disampaikan Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh saat menjawab pertanyaan salah satu pimpinan redaksi pada pertemuan dengan pimpinan redaksi beberapa media baik cetak, elektronik maupun siber dalam diskusi di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Kamis (6/2/2020).

Penegasan Muh Nuh ini sekaligus menepis isu tersebut. Diskusi yang dihadiri Dewan Pers merupakan salah satu bagian dari kegiatan dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) yang tahun ini dipusatkan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) 7-9 Februari 2020.

HPN kali ini juga akan dihadiri Presiden Joko Widodo dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta 24 duta besar negara sahabat.

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun, menambahkan tidak masalah adanya kerjasama antara media dengan pemerintah daerah, selama media tersebut merupakan sebuah perusahaan berbadan hukum.

“Dewan Pers tidak pernah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa media yang boleh bermitra dengan pemerintah itu (harus terverifikasi). Tidak ada surat itu,” tambah Hendry.

Yang terpenting bagi Dewan Pers, perusahaan media berbadan hukum dengan adanya penanggungjawab utama.

“Sesuai Undang-undang Pers, itu saja cukup sebenarnya. Tidak harus terverifikasi. Tapi kalau memang terverifikasi artinya telah teruji secara administratif,” tandas Hendry.

Hadiboy