Didukung Kesadaraan, Pengelolaan Sampah Bawa Berkah Negara.

439

Medianews.co.id, – CILEGON – Korea merupakan salah contoh Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Perkotaan (Metropolitan Landfill Power Plant) yang telah berhasil mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 0,4 juta ton antara April dan November 2007.

“Cilegon punya tempat sampah, itu di Bagendung dan kita bisa mencontoh pengelolaan sampah di negara lain. Apalagi hari ini teknologi semakin canggih dan tak perlu study banding untuk dapat meniru sistemnya,” ujar Rosyid Haerudin saat ditemui di Kantornya, Jum’at, (7/12/2018).

Menurut Rosyid, pembangkit tersebut diharapkan dapat menghemat biaya pemerintah Korea sebesar US$126 juta. Pembangkit ini juga telah berhasil mengurangi impor minyak Korea sebesar 530.000 barel pada tahun 2009.

Proyek pengembangan energi bersih besar dengan kapasitas energi mencapai 50 MWh dan memroduksi 363.259 MWh pada tahun 2009.

Sama seperti Korea, di Belanda, mereka memisahkan sampah menjadi: sampah organik, sampah yang bisa didaur ulang, sampah yang tidak berbahaya bila dibakar, dan sampah yang berbahaya/beracun.

Pemerintah Belanda menyediakan tempat-tempat sampah sesuai jenisnya, sehingga memudahkan dinas pengelolaan sampah untuk mengolahnya.

Sedangkan sampah yang tidak berbahaya dibakar untuk kemudian bisa membangkitkan pembangkit listrik tenaga uap (ini bisa jadi solusi buat PLN yang katanya lagi krisis energi).

Sedangkan sampah berbahaya seperti batu baterai dan aki di karantina karena berbahaya bagi lingkungan (sanitary landfill)

Negara yang sukses menjinakan samah melalui landasan kebijakan yakni Swedia, senyawa beracun yang terkandung dalam sampah harus dikurangi sejak pada tingkat produksi. Minimasi jumlah sampah dan daur ulang ditingkatkan. Pembuangan sampah yang masih memiliki nilai energi dikurangi secara signifikan.

Sehingga, kebijaksanaan pengelolaan sampah Swedia antara lain meliputi: Pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA harus berkurang sampai dengan 70 % pada tahun 2015.

Sampah yang dapat dibakar (combustible waste) di Swedia, tidak boleh dibuang ke TPA sejak tahun 2002. Sampah organik tidak boleh dibuang ke TPA lagi pada tahun 2005.

Tahun 2008 pengelolaan lokasi landfill harus harus sesuai dengan ketentuan standar lingkungan pemerintah Swedia. Pengembangan teknologi tinggi pengolahan sampah untuk sumber energi ditingkatkan.

Negara yang turut sukses dalam pengolahan sampah yakni Jerman, sejak 1972 pemerintah Jerman melarang sistem sanitary landfill, karena terbukti selalu merusak tanah dan air tanah.

Bagaimanapun sampah merupakan campuran segala macam barang (tidak terpakai) dan hasil reaksi campurannya seringkali tidak pernah bisa diduga akibatnya.

Pada beberapa TPA atau instalasi daur ulang selalu terdapat pemeriksaan dan pemilahan secara manual. Hal ini untuk menghindari bahan berbahaya tercampur dalam proses, seperti misalnya baterei dan kaleng bekas oli yang dapat mencemari air tanah. Sampah berbahaya ini harus dibuang dan dimusnahkan dengan cara khusus.

Di Jerman terdapat perusahaan yang menangani kemasan bekas (plastik, kertas, botol, metal dsb) di seluruh negeri, yaitu DSD/AG (Dual System Germany Co). DSD dibiayai oleh perusahaan-perusahaan yang produknya menggunakan kemasan. DSD bertanggung jawab untuk memungut, memilah dan mendaur ulang kemasan bekas.

Berbeda dengan kondisi Jerman 30 tahun silam, terdapat 50.000 tempat sampah yang tidak terkontrol, tapi kini hanya 400 TPA (Tempat Pembuangan Akhir). 10-30 % dari sampah awal berupa slag yang kemudian dibakar di insinerator dan setelah ionnya dikonversikan, dapat digunakan untuk bahan konstruksi jalan.

Hal yang mengejutkan dari sebuah studi yang dikeluarkan Bank Dunia memperkirakan biaya pengelolaan sampah di seluruh muka bumi dalam kurun waktu 13 tahun mendatang bakal meningkat dari US$205 miliar (Rp1.845 triliun) pada tahun 2012 menjadi US$376 miliar (Rp3.375 triliun) pada 2025.

Dalam laporan berjudul What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management disebutkan, total sampah yang dihasilkan di seluruh dunia pada tahun ini mencapai sekitar 1,3 miliar ton per tahun. Pada 2025 mendatang, volume sampah dunia diprediksi bisa mencapai hampir dua kali lipat atau sebanyak 2,2 miliar ton.

Bank Dunia memperkirakan penambahan volume sampah dunia sebagian besar berasal dari negara berkembang. Sementara biaya pengelolaan sampah yang makin mahal, justru diperkirakan bakal meningkat di sejumlah negara berpendapatan rendah. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang baik, terutama di negara berpendapatan rendah, menjadi isu yang penting.

Bank Dunia menjelaskan, pengelolaan sampah di sejumlah kota besar merupakan pelayanan utama yang harus diberikan pemerintah kota. Di negara berpendapatan rendah, anggaran pengelolaan sampah bahkan menjadi salah satu alokasi terbesar dari pemerintah setempat. Tak hanya itu, sektor ini juga menyerap tenaga kerja sangat besar.

Sebuah kota yang tak bisa mengelola sampah dengan baik, biasanya menunjukkan ketidaksanggupan dalam mengelola pelayanan masyarakat lain yang jauh lebih komplek seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Meningkatkan kemampuan pengelolaan sampah merupakan salah satu cara paling efektif untuk memperkuat pengelolaan pemerintahan secara keseluruhan.

Laporan tersebut juga mengungkapkan, negara yang mengalami peningkatan jumlah sampah tertinggi dalam beberapa tahun ke depan adalah China. Negara Panda ini melewati volume sampah dari Amerika Serikat yang menempati posisi puncak di tahun 2004 lalu. Sejumlah negara penghasil sampah terbanyak lainnya berasal dari kawasan Asia Timur, sebagian Eropa Timur, dan Timur Tengah.

Negara maju merupakan penghasil sampah elektronik terbesar di dunia, diantaranya Amerika dan Jepang. Negara tersebut merupakan produsen dari produk-produk elektronik terbesar di dunia yang siklus perkembangan di bidang teknologi sangat cepat dan pesat, hal ini juga diimbangi sifat daya beli konsumen juga besar pula. Kebanyakan negara maju membuang sampah elektroniknya dengan mengekspor ke negara-negara berkembang.

Tak kurang 20.000 hingga 50.000 ton sampah elektronik dibuang ke negara berkembang. Sungguh ironis memang, disatu sisi negara maju ingin merubah pola hidup mereka agar dapat hidup lebih dekat dengan lingkungan tetapi dengan cara yang salah dan disatu sisi negara berkembang yang menerima sampah elektronik tersebut menggunakan suku cadang bekas dari barang elektronik tersebut untuk diribah menjadi barang elektronik kembali.

Negara berkembang yang selalu menjadi tempat sampah elektronik diantaranya adalah Cina. Di Cina sampah elektronik yang masuk ke pelabuhan melalui peti kemas kemudian dikumpulkan ke penampungan barang elektronik bekas. Sampah-sampah elektronik tersebut kemudian dipilah-pilah dan diambil suku cadangnya yang masih bisa digunakan. Para pekerja yang kebanyakan dari golongan ekonomi menengah kebawah bekerja melebur timah, mengambil komponen dari sirkuit-sirkuit dari barang elektronik tanpa menggunakan pelindung khusus.

Dari kumpulan suku cadang bekas tersebut, kemudian dirubah menjadi barang elektronik kembali dengan nilai jual yang tinggi, tetapi dengan usia produk yang pendek, kemudian dijual secara ilegal ataupun legal ke negara-negara lainnya. Sedangkan sampah-sampah elektronik yang tidak dapat digunakan kembali dibiarkan menumpuk dan sebagian dibakar untuk mengurangi tumpukan sampah elektronik.

Pola konsumsi masyarakat dan pola produksi yang tidak terbatas menjadi faktor utama semakin banyaknya sampah-sampah elektronik di dunia. Alangkah baiknya jika mulai sekarang para produsen barang elektronik memproduksi barang elektronik yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang di kemudian hari.

Konvensi Basel yang bernama asli Basel Convention on the Control oh Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, dinyatakan berlaku pada 1989 dengan 118 negara penandatangan. Konvensi internasional ini lahir sebagai bentuk keprihatinan atas semakin massive nya ekspor perdagangan sampah berbahaya dari negara maju ke negara berkembang.

Konvensi Bassel dikemudian hari menjadi alat legitimasi untuk perdagangan limbah berbahaya lintas negara. Namun perlawanan datang dari dari negara-negara berkembang yang dimotori LSM lingkungan, yang kemudian melahirkan Basel Ban Amandement yang melakukan amandemen terhadap Konvensi Basel dengan mempertegas larangan pengangkutan limbah berbahaya lintas negara.

“Pengelolaan sampah itu kucinya kesadaaran masyarkat akan lingkungan hidup dan menjadi daya dukung pemerintah serta semua eleman untuk mewujudkan sampah menjadi berkah,” tutup Rosyid Haerudin Bendahara Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Cileton yang kini ikut kontestasi Pemilu 2019 menjadi Calon Legislatif Dewan Perwakilam Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Cilegon, Kabupaten Serang, dan Kota Serang.(Asp/red)