Gubernur Banten Mendatangi Kantor BPK RI Provinsi Banten

1005

Medianews.co.id – Serang, Hari ini (28/3) Gubernur Banten mendatangi Kantor BPK RI Provinsi Banten dengan tujuan menyerahkan kewajiban LKPD (Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah) sesuai UU paling lambat 3 bulan.

“Barusan kita sudah serahkan laporan-laporan
yang terkait dengan catatan-catatan pengelola keuangan, jangan sampai ada kerugian negara dan salah adminstrasi,”saya percaya pada BPKD yang jelas transparan pekerjanya,” jelasnya saat wawancara di Kantor BPK, Rabu (28/3).

Gubernur Banten Wahidin Halim menyerahkan sepenuhnya kepada BPK karena WTP bukan tujuan, memang setelah melakukan permintaan tentang kondisi keuangan pemerintah Provinsi Banten mengalami kekurangan tenaga kerja BpKp seperti auditor dan akuntan. Mengingat banyak Opd yang memerlukan SDM untuk mendorong mendobrak agar pelayanan ini menjadi berjalan dengan lancar .

“Karena dengan adanya tenaga baru dari opd akan membantu dalam menyelesaikan persoalan, akan tetapi semuanya harus di kompromikan sama pemerintah pusat boleh apa nggak, kamiB merelokasikan tenaga-tenaga akutansi, tenaga insinyur dan lain sebagainya,” usul Wahidin Halim.

Masih ditempat yang sama, Kepala BPK RI Provinsi Banten, T.Ipoeng Andjar Wasita mengatakan Gubernur Banten Wahidin Halim tepat waktu dalam menyerahkan LKPD ( Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah) provinsi Banten.

“Baru kami terima tadi dan belum di baca, yang penting diterima dulu sesuai UU, kalau di serahkan oleh Pemda kepada BPK RI Provinsi Banten t berakhirnya 3 bulan dan jatuhnya tepat dibulan Maret 2018. Jadi Pemerintah Provinsi Banten “Tepat waktu” dalam menyerah kan ke BPK RI Provinsi Banten, karena penyerahan nya masih di bulan Maret, oleh karena itu kami memberikan kesempatan kepada seluruh Kepala Daerah di Provinsi Banten untuk menyerahkan sebelum akhir bulan Maret 2018,” paparnya.

BPK RI juga memberikan kesempatan, kalau mau menyerahkan Laporanya hari ini atau besok, adapun
untuk keterlambatan bukan wewenang BPK, karena sebenarnya masalah keterlambatan itu bukan masalah buat BPK, akan tetapi yang penting mengajukan bpk adalah LHPnya, laporanya sesuai UU harus di kembalikan atau diserahkan kepada DPRD atau pemerintah daerah 2 bulan setelah kita terima.

“Terhitung dari bulan Maret 2018 nanti LHP akan dikembalikan pada bulan Mei 2018 mendatang, di Provinsi Banten itu ada 9 etitas (8 Kabupaten Kota dan 1 Provinsi) tahun lalu opininya yang dari 9 tadi yang 8 sudah WTP jadi semestinya kalaupun ada catatannya berarti tidak matrial dan adapun etitas yang belum wtp berarti masih ada masalah yang sangat matrial yang memang signifikan dengan aset tetap,” terangnya. (Sunah)