JPKP Cilegon : Bansos Covid-19  Banyak Tidak Tepat Sasaran Dan Pendistribusian Yang Amburadul

15

Medianews.co.id,- Cilegon,- Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) dan Akur Sedulur Cilegon (ASC) Melakukan Hearing Bersama Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon, Asda 2 Cilegon Dan Anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon, diruang Rapat Gedung DPRD Cilegon, Kamis, 25/06.

Dalam hal tersebut Sekjen DPD JPKP Kota Cilegon Ikin Al Maut, Terkait Penyaluran Bantuan Covid 19 diduga masih banyak yang tidak valid dalam pendataan serta tidak tepat sasaran.

“JPKP Kota Cilegon selama ini, dalam pendampingan Bansos Covid-19.dalam pendataannya amburadul baik dari muskelsus yang hanya seremonial tidak efektif Karena hanya diwakilkan 1 RT Dan 1 RW disetiap Kelurahan, bagaimana mereka bisa Validasi Data, sedangkan tidak mengetahui keadaan Warganya, hingga data Bansos Muncul yang semerawut tidak tepat sasaran yang menjadi gejolak di masyarakat”,ungkapnya .

Ia juga menambahkan, dalam pendistribusian Bansos dinilai masih kacau karena kurangnya sosialisasi teknis dari pihak terkait sehingga rancu ketika proses pendistribusiannya.
“Saat pendistribusinya pun masih kacau yang seharusnya jika PT Pos Dan Bank BRI selaku juru bayar harusnya mereka memberikan Mekanisme atau Prosedur kepada pihak kelurahan, agar kelurahan bisa menginformasikan kepada masyarakatnya, aturan mekanismenya banyak sekali, ada salah satu lansia janda 70 tahun penerima KPM yg sudah menunggu lama sampai 4 jam ketika dipanggil masih KTP non Electrik akhirnya harus pulang tanpa mebawa bansos,”tambahnya.

Ia juga akan terus melakukan pendampingan terhadap masyarakat agar penyaluran Bansos tepat sasaran.

“Kami dari JPKP akan terus melakukan pendampingan pada setiap proses – proses perbaikan yg akan di lakukan pihak terkait. Guna memastikan peyaluran bansos tepat pada orang yg semestinya mendapatkan,”tegasnya.

Masih ditempat yang sama Ahmad Jubaedi Kadinsos Cilegon mengatakan, Akan terus berupaya mengvalidasi data terkait temuan  dari beberapa organisasi sosial dan akan mengusulkan data perubahan ke Kementrian Sosial.

“Kita harus mengkonsultasikan karena ini kan temuannya adalah DTKS kewenangan dari PUSDATIN  Kementerian Sosial tapi kan apa yang tadi di sampaikan, usulan usulan temuan yang BST melalui kantor pos sesuai dengan prosedur yang ada, nanti akan kita ferivikasi validasi kemudian ada muskot khusus juga hasil nya di situ nanti secara berjenjang hasil muskot di sampaikan ke pak wali dan di SK kan dengan walikota,”

“Kita teruskan untuk perubahan di DTKS ke kementerian PUSDATIN supaya ini ga ini kan probelem nya semua yang di DTKS itu,  yang kemudian kita menggunakan kata kan lah tugas kita untuk kemudian menyelesaikan mengusulkan  perubahan nya gitu ke kementerian kalau itu data kita,”Ungkapnya.

Ia juga menyampaikan akan terus mengevaluasi data dan akan mencoret bagi penerima yang sudah layak, kemudian akan mengusulkan data yang baru.

“kita ingin segera konsultasi supaya pergantian antara  mencoret yang layak kemudian mengusulkan yang baru, itu sesuai dengan tahapan bahwa periode realisasi itu bisa di lakukan sebagai mana 1 april 1 juli 1 oktober, misalkan dan nanti 1 januari yang akan datang itu bener bener data yang harus di verifikasi jadi kita masih punya waktu. Mudah mudahan ada kebijakan percepatan yang ketika kita mengusulkan dan mencoret itu bisa segera di respon oleh PUSDATIN. Ya kan harus data itu, kan harus memang aturannya itu harus setiap 3 bulan segera di perbaharui jangan sampai penerima Bansos itu permanen 4 tahun berturut turut masa misalkan menerima terus sementara yang lain karena korban bencana tiba tiba rumah nya ini jadi orang miskin baru itu kan harus kita perhatikan kemudian kita usulkan masuk dalam DTKS supaya dapat program bantuan sosial,”tandasnya. (priadz)