Kepala Kanwil DJP Banten dan Staf Ahli Kementrian Keuangan Mengadakan Konferensi Perss

971

Medianews.co.id-Serang, Direktorat Jendral Pajak (DJP) Banten, menggelar Konfrensi Pers,  Atas tercapainya target pencapaian penerimaan Pajak di Kanwil DJP Banten yaitu 100,59%, di aula Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Banten. Kamis, (28/12).
Diketahui KPP Pratama merupakan unsur pelaksana atau instansi vertikal di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Vertikal di Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan.
Saat Konferensi pers tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil DJP Catur Rini Widosari, Suryo Utomo dari Staf ahli kementrian keuangan, Arfan Sekertaris Direktorat jendral, Harry Gumelar Direktur kepatuhan internal dan transportasi dan sumber daya Aparatur, Lusiani direktur teknologi informasi perpajakan serta yon Arsal direktur potensi kepatuhan dan penerimaan.
Catur Rini Widosari Selaku Kepala Kanwil DJP mengatakaan, bahwa hasil Penerimaan Pajak Banten Per-28 Desember 2017 mengalami pertumbuhan Neto sebesar 17,07% dari tahun 2016 lalu.
“Dengan pencapaian ini. Banten mengalami pertumbuhan netto sebesar 17,07% dari capaian tahun 2016, dan untuk KPP Pratama Cilegon sebesar 117,71%, KPP Pratama Tigaraksa 110, 97% KPP Pratama Tanggerang Barat,110,78% KPP Pratama  Kosambi 106,19%, KPP Pratama Tanggerang Timur 100,54%, KPP Madya Tanggerang 100,42%, KPP Pratama Cikupa 100,11%, KPP Pratama Serpong 94,80%, KPP Serang, 90,86%, KPP pondok aren, 89,94% dan KPP Pratama pandeglang 77,58%,”tambahnya.
Ia menambahkan, untuk penyumbang tertinggi dari sektor Industri, perdagangan, properti, transportasi pergudangan, kontruksi ekosumsi.
“Untuk penyumbang tertinggi adalah sektor industri pengolahan sebesar 40% dan pertumbuhan industrinya tumbuh 40%, sektor perdagangan 30% dan sektor properti tumbuh 8% serta sektor transportasi pergudangan 11%, yang kontruksi ekosumsi 11% pedagang dan pergudangan 17%,” tambahnya.
Catur Rini Widosari juga menjelaskan,  Masih ada penunda pajak namun akan di berikan kesempatan satu bulan untuk membayarkan tungakannya.

“Untuk penunda pajak ada, karena kenapa kalau SKP di terbitkan dalam kurun waktu satu bulan itu sudah di katakan nunggak, tetapi ia apakah dia nunggak atau tidak di sisi mereka, karena masih di beri kesempatan satu bulan untuk dia membayar paling lambat tunggakannya, dan apabila SKP diterbitkan kalau dia setuju untuk pemeriksaan dan sebagainya, kalau tunggakan termasuk yang bagus pencarian nya, saya tidak terlalu hapal nominal-nominalnya tapi secara kerja itu bagus,” jelasnya.

(Sunah)