Ketua Komite SMP N 2 Kota Serang, Mengaku Tidak Mengetahui Permendikbud No 75 Tahun 2016.

1221

Medianews.co.id – Serang, Ketua Komite SMP N 2 Kota Serang Mengaku ketidak tahuan tentang perturan Mentri Pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) No 75 Tahun 2016.

Dalam pemberitaan yang dimuat pada tanggal 30/03/18. Tentang adanya dugaan yang dilakukan Komite Sekolah Menengah Pertama Negri 2 Kota Serang yang melakukan pungutan kepada Wali Murid untuk biaya Perpisahan, bimbel, serta jilid ijzah.

Baca 👉 https://www.medianews.co.id/berita-utama/komite-smpn-2-kota-serang-diindikasi-abaikan-permendikbud-no-75-tahun-2016.html

Saat Audiensi di ruangan Kepala Sekolah SMPN 2 Kota Serang, Pampang Selaku Ketua Komite Mengakui kelalaian nya yang memungut biaya terhadap Wali Murid Kelas IX.(02/04)

“Adanya pemberitaan empat hari yang lalu yang di publikasikan oleh Medianews.co.id, sontak mengingatkan saya selaku ketua Komite tentang aturan Permendikbud No 75 Tahun 2016 tentang Komite, yang dimana saya tidak mengetahui adanya aturan dari Mentri Pendidikan dan kebudayaan tersebut, dikarnakan Faktor kelalaian saya selaku Ketua Komite,”Uajar Pampang.

Pampang pun menambahkan dirinya akan segera mengembil keputusan dengan cara memusyawarahkan kembali Kepada Wali Murid kelas IX SMPN 2 Kota Serang.

“Saya akan mengambil keputusan dengan mengembalikan uang wali murid kelas IX, yang sebagian sudah menyicil iyuaran tersebut dan sebelum pengembalian uang tersebut kami dari Pihak Komite akan memusyawarakannya kembali agar bagi orang tua siswa Kelas IX yang setuju dengan usulan kami ini tidak merasakan kekecewaan, terhadap kami sebagai pengurus Komite,”Tambah Pampang.

Masih lanjut, Pampang menerangakan dengan faktor ketidaktahuannya dirinya akan menghadap serta akan menjelaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang serta Walikota Serang.

“Dengan Faktor ketidaktahuan kami maka saya selaku ketua Komite akan menghadap serta menjelaskan kepada pihak Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang dan Pak Walikota Serang, agar permasalahan ini bisa disikapi dengan Positif walaupun kami mengetahui apa yang kami lakukan menyalahi aturan, walaupun niat kami sebenarnya melakukan hal tersebut demi Penunjang pembelajaran Anak-anak kami, agar Anak-anak kami mampu mendapatkan ilmu dengan maksimal dan itupun yang kami lakukan atas dasar musyawarah mufakat oleh orang tua dan wali murid Kelas IX.”jelas pampang

Ditempat terpisah Riyadi, SH. selaku Praktisi Hukum, Menjelaskan apa yang dilakukan oleh pihak Komite Sekolah SMPN 2 Kota Serang itu sudah jelas melanggar hukum.

“Dengan adanya permasalahaan ini pihak komite dan pihak Sekolah sudah jelas melanggar hukum, kenapa saya bilang melanggar hukum soalnya di peraturan Mentri dan peraturan walikota itu sekolah gratis, tapi kenapa Komite SMPN 2 Kota Serang berani-beraninya melakukan musyawarah tanpa memperdulikan aturan yang jelas, jika ingin melakukan hal tersebut, seharusnya pihak komite mempelajari aturannya dulu jangan main musyawarah-musyawarah aja tanpa mempertimbangkan kajian hukunya,”ujar Riyadi.

Ia menambahkan, dengan adanya kejadian ini, agar segera disikapi agar tidak terulang di sekolah yang lain.

“Seharusnya dari Pihak – pihak terkait segera menindak lanjuti informasi ini, supaya tidak terulang kembali disekolah yang lainnya,”jelas Riyadi. (Red)