KPK LEMBAGA YANG TAK PERNAH DEWASA

7

Medianews.co.id,- Kalteng- UPR Dosen Hukum Aries Toteles, SH.MH. Saya sampai detik ini, gak bisa paham dengan cara berpikir orang2 pinter yang mendukung KPK secara membabi buta itu. Pakai kacamata kuda, yang seolah mendudukkan KPK sebagai lembaga yang paling bersih, suci dari segala dosa, tak tersentuh, dan tak boleh dikoreksi. 18/9/19.

KPK seolah lembaga yang “sudah selesai”, berprestasi paling tinggi, dan berisi malaikat2 yang diturunkan Tuhan langsung dari langit. Padahal prestasi KPK itu terlalu biasa2 saja, bila dilihat dari kewenangan dan kesuperbodian yang diamanatkan negara kepada dirinya.

Orang lupa bahwa sesungguhnya ia hanya berbentuk komisi yang bersifat ad hoc, sebuah lembaga penunjang yang sifatnya kelas dua. Ia diadakan karena lembaga yang lebih berwenang dianggap “sedang mandul”, Kejaksaan dan Polri khususnya.
Lembaga seperti ini sesungguhnya juga hanya tiru2 lembaga sejenis yang ada di Luar negeri. Di negara yang kasus korupsi juga sudah sangat parah dan nyaris mustahil disembuhkan. Di sinilah, kadangkala jadi aneh: harusnya ketika KPK sudah ada, kasus korupsi makin sedikit. Lama2 kehilangan fungsi, lalu dibubarkan dan tugasnya dikembalikan ke lembaga yang menjadi pengampu aslinya.

Nah, yang terjadi ada KPK justru korupsi makin banyak dan merajalela. Ribuan kasus yang dilaporkan publik, tak sampai 5% yang ditangani. Bahkan lebih sedikit lagi persentase yang sampai pengadilan dan diputus bersalah. Ironisnya, setiap kali muncul kasus, seolah KPK sedang merayakan kemenangan dan disoraki oleh fans club-nya. Seolah itu kemenangan bagi lembaga ini.

Mereka hanya menang dalam pertempuran, tapi sesungguhnya tetap kalah dalam perang. Just win in battle, not in war!

Situasi ini berjalan dari tahun ke tahun, nyaris 17 tahun sejak didirikan tahun 2002. Dan prestasinya semakin buruk, KPK bukannya menangani kasus2 kelas kakap, namun justru ikut masuk kasus yang makin ecek2. Tupoksi kasus yang mustinya bernilai di atas 1 M, sudah lama lenyap.

Menurun jadi hanya sekelas Kejaksaan Negeri di angka puluhan atau seratusan juta. Kasus OTT, yang membuat DIY akhirnya pecah telur sebagai provinsi terbersih menguatkan sinyalemen itu.

Kasus yang sesungguhnya super memalukan, bagaimana bisa seorang Jaksa yang sesungguhnya bertugas berkoordinasi dengan KPK dan Inspektorat Daerah justru menjadi target. Sejenis jeruk makan jeruk! Kasus ini jadi makin aneh dan membuat publik Jogja heboh karena akhirnya KPK mau masuk juga ke daerah ini.

Padahal rakyat juga tahu, Jogja tidaklah lebih baik dari provinsi lain. Korupsi juga tumbuh subur, hanya saja berjalan jauh lebih rapi dan kelasnya kecil2an. Hal yang makin aneh, yang terjadi kemudian seolah salah tingkah. Beberapa hari kemudian KPK mengumumkan pemberian hibah rumah sitaan milik Joko Susilo (terpidana kasus Simulator SIM). Sebuah dalem sederhana di lingkungan Jeron Beteng kepada Pemprov DIY untuk dikelola Pemkot Yogyakarta.

Sejak kapan KPK bagi2 aset sitaan mereka? Dari kasus ini, saya makin yakin bahwa memang ada yang salah pada diri KPK. Bagaimanapun saya harus setuju dengan Prof. Romli Atmasasmita, Guru Besar Hukum Pidana Unpad Bandung yang sedemikian gemes, jengkel dan muak terhadap KPK. Ia sebagai bidan pembentukan KPK, sedemikian tidak tahan dengan melencengnya sedemikian jauh KPK dari marwah dan semangat asli dibentuknya lembaga ini. Bahkan ia merasa sebagai pendirinya sudah tidak dianggap lagi! How come?

Medianews.co.id Kalteng/Hadiboy