MENGHADAPI PILKADA POLDA BANTEN BENTUK TIGA SATGAS

1106


Medianews.co.id-SERANG, Menghadapi musim pilkada 2018 dan pemilu 2019 Polda Banten bentuk tiga satuan tugas (satgas), diantaranya satgas money politic, satgas cyber dan satgas nusantara. Hal ini untuk mengantisipasi adanya pelanggaran, maupun kecurangan yang timbul pada saat pesta demokrasi.

Kapolda Banten Brigjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan, satgas money politic disiapkan untuk menekan pelaku kecurangan. “Aturannya menggunakan Undang-undang tindak pidana pemilu. Apabila tidak bisa diproses akan gunakan UU yang lain,” tuturnya usai mengikuti Rapat Koordinasi Sentra Gakumdu Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 di Hotel Ledian, Kota Serang, Jumat (19/1).

Sedangkan, satgas cyber bertugas untuk mencegah pelanggaran seperti upaya black campaign, menyerang dan menyinggung isu SARA. Dikatakan Kapolda, setiap pasangan calon harus memiliki akun resmi yang didaftarkan ke KPU. Bila, terdapat akun anonymous dan terbukti melakukan berbagai pelanggaran, maka akan diproses UU tindak pidana pemilu.  “Namun akun-akun yang tidak resmi kita akan gunakan UU ITE.”

Pada prakteknya, jelasnya, berdasarkan pengalaman Pilkada DKI Jakarta tahun lalu, bahwa media sosial bukan hanya difungsikan sebagai kampanye. Melainkan banyak dimanfaatkan untuk  fitnah, hatespeech, black campaign yang bukan hanya menggulirkan dan menjatuhkan Paslon. Tapi berdampak juga pada disintegrasi.

“(Disintegrasi) akan terjadi pengelompokan yang kalau tidak hati-hati memiliki dampak yang luar biasa,” paparnya. Oleh sebab itu, adanya dampak disintegrasi ini, Polda Banten juga membentuk satgas nusantara.

Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi mengatakan ada tiga unsur dalam menangani pelanggaran pemilu. Unsur itu, meliputi Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

“Itu sesuai amanat dalam Undang-undang. Yang punya legalitas kepolisian dan yang menentukan adalah kejaksaan. Bawaslu hanya menerima laporan pengaduan pelanggaran,” tuturnya di Hotel Ledian, Kota Serang, Jumat (19/1).

Pada Pilgub tahun lalu, kata dia, ada 135 pengaduan pelanggaran pemilu. Namun, yang sampai naik pada tahap pengadilan hanya 2 kasus. Yakni, di Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak.

(Sunah)