Pemerintah Kabupatan Lebak Diindikasi Abaikan PERDA K3

1208

Medianews.co.id – Lebak Banten, Kondisi pasar Malingping yang berlokasi pusat kecamatan malingping yang sudah puluhan tahun berdiri belum juga ada pembenahan dari pemerintah Kabupaten Lebak yang sehingga kondisi Pasar tradisional malingping terkesan kumuh dan tidak tertata sehingga banyak pejalan kaki atau pun pengendara roda dua dan roda empat merasa tidak nyaman diakibatkan kemacetan yang selalu mengganggu kenyamanannya.

Sesuai yang di ungkap Udin selaku warga Bayah yang sering melintasi pasar malingping sangat kecewa dan meminta pejabat pemerinta setempat agar segera menertibkan pasar tradisional ini.

“Saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Lebak segera membenahi dan menertibkan pasar Malingping, karna setiap kali saya pulang dari Rangkasbitung menuju bayah pagi hari selalu macet yang sangat luar biasa pasar malingping itu, dan juga pengaturan jalur lalulintas(lalin) pada saat itu belum kelihatan bertugas, padahal dinas perhubungan harus terampil menyikapi kemacetan ini” .ujar Udin

Masih lanjut Udin “Jika berkenan saya ingin memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak agar jalur pasar Malingping di alihkan ke jalan baru Beyeh – Simpang bagi pengguna jalan Roda empat, dan untuk kendaraan bongkar muat barang harus ditentukan waktu dan tempatnya agar tertata rapih, jika ada yang menyalahi aturan baik aturan Daerah Kabupaten Lebak ataupun aturan tertinggi harus ditindak tegas agar bisa tertib, dan jika itu diberlakukan insyaalloh pasar malingping jauh dari kemacetan yang sembraut.”jelas udin dengan tegas

Hendrawan sebagai aktivis Malingping mengomentari sembrautnya lalu lintas dan para pedagang kaki lima yang memenuhi bahu jalan trotoar yang menjadi kumuh dan tidak tertatanya pasar tradisional malingping yang sudah dibentuk aturannya di dalam Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2003 tentang Ketertiban, Keindahan dan Kebersihan (K3).

“Dipasar malingping ini dibutuhkan ketegasan Pemerintah Kabupaten Lebak agar ada pembenahan dan penertiban untuk institusi pemerintah yang terkait jangan terkesan pembiaran dan tutup mata dan seharusnya pihak Pemerintah desa dan pihak Pemerintah Kabupaten harus bersinergi untuk kenyamanan masyarakat malingping khusnya dan masyarakat dari segala penjuru umumnya dan untuk para pedagang yang ada dibahu jalan trotoar tolong segera ditindak agar tidak terkesan pembiaran toh sudah tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labak itu sendiri dan jika sudah ditertibkan yang menikmatinyapun masyarakat lebak sendiri.” Jelas Hendrawan

Ditempat terpisah salah seorang pedagang kaki lima yang enggan disebutkan identitasnya menjelaskan kepada awak media kondisi pasar yang sembraut dan kumuh.

“sejak dulu sampai sekarang kondisi pasar masih sangat memperhatikan pengguna jalan raya malingping – bayah dan pengguna jalan umum (trotoar) sangat sembraut karna bisa mas lihat sendiri saya aja dagang diatas trotoar yang diman saya sewa lahan lima juta per tahun kepada pemilik toko dan kalaupun ingin di tertibkan maka pemilik toko harus mengembalikan hak saya yang tidak digunakan untuk sewa lahan yang ada didepan tokonya walaupun itu ditanah pemerintah diatas bahu jalan trotoar dan jika benar aturannya itu tidak boleh kenapa pemerintah terkait diam saja apa lagi jika benar sanksinya itu hukuman pidana harusnya ditertibin donk jangan dibiarkan dan kasih tau kepada semua para pedagang yang berjuala dibahu jalan biar pedagang bisa faham dan mengerti.”ujarnya (Ujang Iskandar)