Rekomendasi Walikota Cilegon Tentang Pengelolaan Pemanfaatan Pulorida, BALHI indikasikan Privatisasi Pulau.

41

Medianews.co.id,- Cilegon,- Surat rekomendasi pengelolaan pulau kecil (Pulorida) yang di keluarkan pada tanggal 12 Desember 2019 dengan Nomor : 593/3081/KumHAM/2019. di persoalkan Banten Antisipator Lingkungan Hidup Indonesia (BALHI).

Menurut ketua BALHI, Herry A.S mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan permohonan informasi dasar pertimbangan teknis surat yang di keluarkan walikota Cilegon tersebut.

“Kita (BALHI_red) sudah menyurati pemerintah kota cilegon, untuk mengatahui dasar walikota mengeluarkan rekomendasi pengelolaan pulorida ke perusahaan swasta, namun hingga saat ini belum ada informasi yang kami dapatkan” ungkap ketua BALHI.

Selain meminta informasi, BALHI juga mengirim surat untuk beraudiensi dengan pihak-pihak terkait untuk mempertanyakan dasar atau pertimbangan teknis Surat Rekomendasi tersebut.

“Surat permohonan informasi sudah, surat permohonan audiensi sudah, tapi sampai sekarang Walikota cilegon tidak menanggapinya, sehingga kami persoalkan surat rekomendasi tersebut, dan akhirnya jadi pertanyaan besar dan dugaan bagi kami, ada apa gerangan dan kenapa seolah ditutupi dan indikasinya Privatisasi Pulau “ungkapnya.

Sementara menurut salah satu team Lembaga Bantuan Hukum BALHI, Ade Sugiri mengatakan ada kejanggalan dalam penerbitan surat rekomendasi pengelolaan pulau kecil tersebut.

“seperti ada yang di tutupi terkait surat tersebut yang seharusnya publik berhak tahu dalam proses yang dilakukan pemerintahan karena pemerintah adalah lembaga publik”ungkapnya. (tim red)