Sejumlah Masyarakat dan Ulama  Cilegon Angkat Bicara Soal RUPS KS

1289

Medianews.co.id – Cilegon, Dinilai tidak sesuai dengan Undang Undang (UU) Otonomi Daerah, UU Adat dan UU Tata Tertib, hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Krakatau Steel (KS), sejumlah masyarakat dan tokoh ulama di Kota Cilegon, menolak terhadap keputusan hasil RUPS

KH. Lukman Harun pendiri pondok pesantren Al-furkon menyampaikan kekecewaannya terhadap keputusan hasil RUPS PT. Krakatau Steal (KS).

“Hasil keputusan RUPS saya anggap keputusan ini tidak bijaksana, karena tidak melibatkan ataupun tidak memusyawarahkan dengan masyarakat lingkungan sekitar, termasuk stekholder kota cilegon karna sudah melanggar UU yang dimana ada UUD, UU Otonomi Daerah, UU Adat, UU Tatatertib dan jika ini tetap diabaikan, jangan salahkan orang-orang islam disini brontak”.tegasnya.

Lukman Harunpun menambahkan, berdinya PT Krakatau Steal bentuk dan upaya pengorbanan para ulama dan umaroh terdahulu.

“Dengan berdirinya PT. Krakatau Steal yang dulu dengan nama Trikora para guru dan ulama banten, mengiklaskan dirinya untuk dibuang ke sulawesi, ke kalimantan ke afrika, di acak-acak kiyai dan ulama kami, itu tidak sembrono ada kaitannya di tangan islam ketuhanan, dengan rahmat tuhan yang maha esa itu bukan untuk orang budha ataupun hindu, adanya aturan otonomi daerah adalah untuk mengatur itu, dan apakah ada orang-orang islam yang menjadi pemimpin dibali, ga ada itu, jangan salahkan orang-orang islam brontak menyembelih kepala-kepala pejabat direksi PT. KS.”tegas lukman harun

Masih lanjut lukman, dengan keputusan RUPS ini seharusnya pihak kadin dengan kebijakannya, DPRD dengan cara memanggil pihak Direksi PT. KS, Stekholder dan masyarakat putra daerah banten menandatangani penolakan kesepakatan RUPS itu mestinya, dan buat apa ada otonomi daerah jika anak-anal pribumi masih ada aja yang pengangguran, yang jadi penjahat, yang jd pelacur, tapi kenapa orang asing dengan senak udelnya duduk dan punya jabatan disini sedangkan kita sebagai putra daerah diperlakuka seperti binatang dan jangan salahkan kami jika kami menganggap jajaran direksi PT. KS itu kami menganggapnyapun binatang mereka itu”.tegas lukman harun

Dengan tidak dilibatkanya putra daerah KH. Lukman Harun sangat kecewa dengan peranan DPRD.

“Dewan sekarang ini maju tak gentar membela yang bayar bukan membela yang benar, sudah ilang rasa ketuhannya, sudah hilang rasa kemanusiannya yang ada semuanya di perbudak, seharusnya semua elemen masyarakat dan ormas mampu menduduki DPR kalau ga bisa bubarin aja itu dewan buat apa ada dewan kalau masalah ini aja mereka tidak peka, dan kekecewaan yang kita rasakan ini bukan berarti kami tidak nasionalisme tetapi berbicara ketuhanan yang maha esa dan kemanusian yang adil dan beradab kalau ini tidak segera di perhatikan dan dibenahi bikin keos aja itu dewannya ga perlu ada dewan percuma”.tegas lukman harun dengan tegas

Senada dengan KH. Lukman Harun, Ustad Sunardi selaku tokoh dan ulama Cilegon menyampaikan kekecewaannya terhadap pihak managemen PT. Krakatau Steal (KS) dan kementrian BUMN Dengan hasil RUPS PT. KS yang tidak mengakomodir putra daerah.

“Kesepakatan hasil RUPS PT. KS ini sudah jelas berbenturan dengan per undang-undangan, benturan dengan idiologi, benturan dengan otonomi daerah dan berbenturan dengan konsep dan kesepakatan awal untuk dibangunnya suatu wilayah indonesia ini perlu berdirinya pabrik baja dengan kesepakatan ini para orang tua kami meminta kepada pihak management PT. KS mampu untuk mencerdaskan masyarakat Cilegon, dan kerugian yang di alami pihak PT. KS buka akibat dari putra daerah yang memimpin tapi orang luar, sedangkan orang tua kami mengiklaskan lahanya untuk dipergunakan produksi baja, dan tanah yang orang tua kami iklaskan dahulunya adalah lahan yang produktif bukan lahan yang tidak produktif, yang dimana lahan tersebut adalah sebagai lahan lumbung padi, dan penghasil ikan bukan lahan tandus yang tidak menghasilkan”.ujar Ustad Sunardi

Ditempat terpisah Anggota DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj menaggapinya, dirinya membenarkan kekecewaan putra daerah rasakan beralasan.

“Saya memahami apa yang dirasakan oleh putra daerah yang dimana merasa tidak dianggap oleh perusahaan BUMN yang didepan mata dan seharusnya pihak perusahaan lebih melibatkan masyarakat lingkungan jangan terkesan mengabaikan seperti ini, dan pribadi saya sebagai masyarakat kota cilegon mendukung hal-hal yang akan dilakukan teman-teman selaku putra daerah banten untuk menegur pihak management PT. KS dan Kementerian BUMN agar tidak memandang sebelah mata terhadap putra daerah banten dan saya yakin Masih banyak putra daerah banten yang mampu dan berkopenten untuk menjalankan Bisnis di Perusahaan BUMN ini”. Jelas isro (lidya)