BKPAKSI Cilegon Tolak Keras Usulan PB. Al Khairiyah Untuk Mencabut Perwal No 25 tahun 2014.

10

Medianews.co.id,- CILEGON – Badan Koordinasi Pendidikan Al Qur’an dan Keluarga Sakinah Indonesia (BKPAKSI) Kota Cilegon menolak keras adanya usulan PB Al – Khairiyah untuk mencabut perwal Nomor 25 Tahun 2014

Hal tersebut di ungkapkan oleh Bayu Panatagama selaku Pembina BKPAKSI Kota Cilegon pada saat Konfrensi Pers yang digelar dikantor BKPAKSI jl. leuweng Sawo Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Purwakarta Kamis(17/10).

Menurutnya jika Peraturan Walikota (Perwal) No 25 tahun 2014 dipaksakan di cabut maka terjadi kontra produktif dengan UU No 20 Tahun 2003, Perda No 1 Tahun 2008. PP 55 Tahun 2007, Pasal 24, Permenag RI No 13 Tahun 2014 Pasal 45, 50 dan Standarisasi Nasional Mutu Pendidikan Al Qur’an yang diterbitkan oleh Direktorat PD Pontren Dirjen PAIS Tahun 2013.

“Maka dengan itu kami pengurus BKPAKSI Kota Cilegon menolak dengan keras usulan PB. Al Khairiyah untuk mencabut Perwal No 25 tahun 2014, jika usulan itu diterima oleh Pemerintah Kota Cilegon pasti banyak yang akan dirugikan salah satunya adalah TPA banyak yang tutup,”katanya.

Sesungguhnya lanjut Bayu salah satu filosofi regulasi tentang Pendidikan Keagamaan Non Formal secara umum adalah untuk mendorong agar masyarakat terbebas dari buta baca Al Qur’an dan dapat melaksanakan peribadatan dengan baik.

“Jadi secara khusus memiliki tujuan mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik, yang memiliki kesalehan individual, dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam, rendah hati, toleran, keseimbangan moderat, keteladanan, pola hidup sehat dan cinta tanah air,”katanya.

Hal senada juga dikatakan Aang Burhanudin selaku Wakil Direktur (Wadir) 1 pada BKPAKSI Kota Cilegon Ia mengatakan, jika Perwal No 25 Tahun 2014 dicabut dampaknya akan banyak TPA yang gulung tikar.

“Jadi tidak perlu lah mengurusi masalah ini lebih baik mari kita bersama – sama membentuk karakter bangsa dengan bersaing secara sehat demi kemajuan Kota Cilegon,”katanya.

Sementara itu Ahmad Syukur Wakil Direktur(Wadir) 2 BKPAKSI Kota Cilegon mengatakan, pendidikan itu bersifat demokratis masyarakat bebas menentukan sendiri untuk memilih baik di MDTA maupun TPA, jadi janganlah ada upaya untuk menghapus Perwal No 25 Tahun 2014

“MDTA punya masyarakat, TPA juga punya masyarakat, karena MDTA dan TPA itu punya masyarakat, jadi masyarakat bebas untuk memilih, karena misi dan visi kita sama yakni dapat membaca dan memahami Al Qur’an dengan baik,”katanya.

Jika Perwal No 25 Tahun 2014 dicabut lanjut Syukur itu artinya akan ada monopoli seolah keharusan masuk ke madrsah Diniyah Taklimiyah Awaliyah(MDTA), pendidikan itu bukan hanya MD tapi TPA pun masuk.

“Kalau mereka ingin mencabut Perwal No 25 Tahun 2014 itu namanya mereka akan hidup sendiri, kalau mau Bisnis yang fair lah,”katanya.(red)