Pemkot Cilegon Akan Dirikan Mal Pelayanan Publik di Gedung Edhi Praja

6

Cilegon,-Medianews.co.id,- Pemerintah Kota Cilegon akan mewujudkan pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cilegon. Rencananya, pusat pelayanan masyarakat itu akan didirikan di Gedung Edhi Praja.

Staf Ahli Bidang Sosial SDM dan Kemasyarakatan pada Setda Kota Cilegon, Sabri Mahyudin mengatakan, keputusan pendirian MPP itu berdasarkan hasil rapat pada, Jumat (11/3/2022) lalu bersama dengan Tim Percepatan Pembentukan Mal Pelayanan Publik. Lokasi MPP diputuskan akan didirikan di Gedung Edhi Praja tepatnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DKCS) Kota Cilegon.

Dalam pendirian MPP itu, kata Sabri, Kantor OPD yang ada di lantai 1 sebagian dipindahkan ke lantai 2 sebaguan lagi di lantai 4.

“DKCS yang sebelumnya di lantai 1 dialihkan ke lantai 2 dan 4. Lantai 2 pelayanan dan lantai 4 untuk kantor kepala dinas. Disperindag sebelumnya di lantai 3 akan pindah ke lantai 4. DPMPTSP yang tadi di lantai 4 akan dipindahkan ke lantai 6 semua,” katanya. Minggu (13/3/2022).

Ia menambahkan, setelah penataan ruangan, Pemkot Cilegon akan mengundang beberapa instansi vertikal yang akan masuk ke MPP.

“Sambil pararel (ruangan dan jumlah instansi vertikal), Tim Percepatan Pembentukan Mal Pelayanan Publik selesai, selanjutnya kami akan meminta izin Urgensi Mall Pelayanan Publik ke MenpanRB. Jadi nanti, dari MenpanRB akan memberikan arahan-arahan kepada kita untuk bisa ditindaklanjuti. Jika tidak ada izin dari MenpanRB, Cilegon belum boleh menjalankan MPP,” tambahnya.

Baca juga  BBPVP Dan Castle Production Siapkan SDM Developer Metaverse

Menurut, Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cilegon Sam Wangge menargetkan minggu depan pembahasan kajian pembentukan MPP selesai dibahas. Setelah pembahasan selesai, pihaknya akan menyerahkan hasil kajian permohonan ke KemenpanRB.

“Yang kita serahkan ke MenpanRB bentuknya permohonan penyelengaraan MPP yang akan kami serahkan pada Jumat (18/3/2022) mendatang. Selain menyerahkan permohanan, hasil rapat kemarin, sekalian kami masukan juga hasil kajian tersebut. Hasil rekomendasi memungkinkan tidak akan lama keluar dari MenpanRB. Karena mengacu pada PermenpanRB nomor 89 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik maksimal surat rekomendasi keluar maksimal 30 hari,” bebernya.

Sam sapaan akrabnya ini ada 9 intasi vertikal yang rencanaya akan mengisi MPP. Yaitu, Kantor Pajak Pratama, Polres Cilegon, Kantor Beacukai, Kemenag, Kantor Pos, BPJS, Perbankan, BPS dan Kejaksaan Negeri Cilegon.

“Untuk jenis pelayanan nanti kita akan bahas kembali setelah keluar rekomendasi dari MenpanRB. Kita berharap rekomendasi MenpanRB keluar cepat sehingga di 27 Maret 2022 mendatang bisa Softlaunching. Mengingat MPP salah satu RPJM Walikota dan Wakil Walikota Cilegon saat penyelenggaraan Pilkada,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here