Serang,- Medianews.co.id,- Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kebingungannya terkait kejelasan kendaraan dinas milik Wali Kota Serang. Warga tersebut menyebut bahwa terdapat tiga jenis mobil yang diduga digunakan sebagai mobil dinas Wali Kota, yakni:
1. Baic BJ40 Plus berwarna putih-hitam,
2. Toyota Alphard berwarna putih-hitam,
3. Toyota Land Cruiser berwarna hitam metalik.
Ketiganya mobil dinas walikota Serang disebut-sebut menggunakan pelat nomor yang sama, yakni A 1 A. Namun, saat warga mencoba mengecek informasi pajak kendaraan bermotor melalui sistem Provinsi Banten, data kendaraan tersebut tidak ditemukan, Saat di Wawancarai melalui pesan telpon singkat Whatsapp pada hari Jum’at 11 April 2025 Hal ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, apakah mobil-mobil tersebut benar merupakan kendaraan dinas resmi, atau hanya menggunakan identitas dinas untuk kepentingan tertentu.
Tim investigasi dari awak media mengecam keras dugaan praktik bongkar-pasang pelat nomor pada kendaraan yang seharusnya merupakan aset negara. Tindakan ini dinilai meresahkan dan mencederai asas transparansi dalam pengelolaan fasilitas pemerintahan.
“Mestinya pihak-pihak terkait, terutama pengawas kedinasan, tidak tutup mata. Mereka harus berani bersikap dan memberikan pengarahan serta memastikan aturan dijalankan sebagaimana mestinya. Ini bukan soal kecil—ini menyangkut integritas pemerintahan,” ujar salah satu anggota tim investigasi.
Lebih lanjut, mereka menegaskan bahwa bila dugaan ini dibiarkan, hal serupa bisa meluas ke sektor-sektor pemerintahan lain. Apalagi Kota Serang adalah ibu kota Provinsi Banten, yang semestinya menjadi contoh dalam praktik transparansi dan akuntabilitas.
“Fakta-fakta di lapangan yang kami temukan selama ini sejalan dengan banyak informasi yang diangkat oleh media. Ini bukan sekadar isu—ini realita. Pemerintah harus mulai membuka mata dan telinga terhadap hal-hal seperti ini sebelum kepercayaan masyarakat benar-benar luntur,” imbuhnya.
Harapan masyarakat jelas: transparansi, kejelasan aset negara, dan pengawasan yang tegas. Jangan sampai fasilitas pemerintahan menjadi alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
( Redaksi)
