SiLPA Naik 125 Persen, Tak Hati-hati Gunakan Dana Bebas Helldy – Sanuji Berpotensi Terjerat Suap

160

Cilegon,- Medianews.co.id,- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tentu hal wajar dalam laporan keuangan bagi Pemerintah seperti di daerah, namun di Kota Cilegon angka ini melonjak 125 persen dari tahun sebelumnya. Dimana, kedekatan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon pada salah satu perbankan pun, berpotensi menimbulkan tindak suap pada sektor economic crimes.

Berbeda dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang selalu diupayakan netto atau nol rupiah, sebagai Kota industri Kota Cilegon memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tergolong cukup besar. Meski, bukti adanya kenaikan SiLPA yang cukup fantastis.

Tidak adanya transparansi anggaran secara digital membuat penulis bertanya, kemana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemkot Cilegon ini, meski saat menulis penulis pun bertanya kemana penyertaan modal di BUMD-BUMD Pemkot Cilegon selama aksi korporasi yang berkaitan dengan infrastruktur yang belum terealisasi seperti Pelabuhan Warnasari. Sebab, berbeda dengan penanaman modal ke PT. Bank Jabar Banten (BJB), yang terakumulasi berkisar Rp 30 – 35 miliar dalam bentuk pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.

Kembali ke Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kota Cilegon di tahun-tahun sebelumnya dari data yang ditemukan pada Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2017 sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang mencapai sekira Rp 158 miliar lebih.

Dan, pada tahun 2018 angka ini turun disekitar Rp152 milyar, saat itu Walikota Cilegon Edi Ariadi berucap salahsatu faktornya karena perencanaan penyelesaian pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) menjadi penyumbang terbesar SiLPA tahun itu.

Sementara, Selisih Pengunaan Anggaran Tahun 2019 pun menurun sebesar sekira Rp. 136,54 miliar. Dan yang cukup mengejutkan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD Kota Cilegon 2020 membengkak hingga sekira Rp 340,2 Miliar.

Hal ini diketahui dari hasil kerja-kerja rekan pers yang menghasilkan transparansi untuk masyarakat, seperti SiLPA 2020 diketahui saat Rapat paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon.

Dikutip juga dari media lokal setempat, Walikota Cilegon Helldy Agustian mengatakan, SiLPA terjadi karena anggaran OPD pada 2020 masih minim serapan, dimana berdasarkan hasil data yang dimilikinya, beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Cilegon penyerapan anggaran minim diantaranya Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik (DKISS/Dinas Kominfo) dengan serapan sekira 20,5 persen.

Kemudian, disusul oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sekira 23,6 persen lalu Dinas Pendidikan sekira 25,3 persen. Tentu, hal ini bukanlah alasan karena apa yang sudah dianggarkan tentu sudah satu kesatuan dengan program yang disusun dalam SIPD.

Seharusnya, Walikota pun berkomitmen agar anggaran ini tak hanya besar di belanja pegawai, tapi juga belanja yang menyentuh langsung masyarakat seperti infrastruktur, bantuan sosial, dan biaya pelayanan umum pada masyarakat lainnya.

Soal SiLPA yang mengendap di bank dalam bentuk deposito memang salahsatu cara daerah yang tak dilarang, namun uang tersebut harus dipastikan uang bebas bukan hasil tunda-tunda pembayaran ke kontraktor.

Baca juga  Pra TMMD 112 Kodim 0623/Cilegon Buka Jalan dan Jembatan Warga Sangat Antusias

Tentu Daerah begitu senang dengan capaian pendapatan asli daerah (PAD) lewat bunga deposito, karena jauh lebih instan. Dengan, kita ambil contoh Pemkab Karawang beberapa tahun lalu dengan mendepositokan uang kas daerah sebesar Rp350 miliar, dalam setahun Pemerintah Kabupaten Karawarang bisa meraup Rp 23 miliar.

Dimana ini dibeberkan oleh, Kabid Pembendaharaan DPPKAD Kabupaten Karawang saat itu, Maksum Hambali, bahwa pendapatan itu diperoleh dengan cara mendepositokan sebagian uang APBD sebesar Rp 350 miliar di dua bank berbeda; di Bank BJB Rp 300 miliar, dan Bank BRI Rp50 miliar.

Dari keterangan Maksum Hambali, saat itu suku bunga di Bank BRI mencapai 8,5 persen, sedangkan di Bank BJB sebesar 7,5 persen. Setelah uang kas daerah itu didepositokan ke BRI, Bank BJB pun menaikkan suku bunga menjadi 8,5 persen.

Di Kota Cilegon tentu secara angka berpotensi dapat melebihi dari Pemkab Karawang, mengingat banyaknya akumulasi SiLPA dari tahun ke tahun atau dikenal dengan istilah SAL (Saldo Anggaran Lebih).

Dalam kasus defisit anggaran Pemda pun tak perlu melakukan pinjaman, tapi dapat juga dengan mengambil SAL tersebut. Mengingat, SiLPA atau penyertaan modal yang belum digunakan termasuk opportunity cost yang dapat disimpan dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.

Sejatinya, simpanan yang cukup tinggi ini juga dapat dimanfaatkan untuk penyertaan modal pemerintah pada perusahaan daerah, pembangunan infrastruktur yang diproyeksikan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berpotensi Terjerat Tindak Pidana Korupsi

Penempatan deposito dana daerah pun berpotensi menimbulkan adanya imbalan dari Bank baik BPD, Himbara atau konvensional kepada individu khususnya kepala daerah, imbalan atau gratifikasi tersebut tentu akan masuk dalam kategori suap, apabila dalam 30 hari kepala daerah tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang.

Terlebih bila kemudian dalam hasil audit ditemukan dana tersebut merupakan dana yang harusnya dibayarkan pada pengusaha yang memilki tagihan kontraktual pada Pemda, bukan dana bebas. Namun, dana tersebut dana yang ditahan-tahan oleh Pemda, menambah dugaan terjerat suap.

Ditambah lagi, soal penyertaan modal Pemkot Cilegon di emiten PT. Bank Pembangunan Jabar Banten (BJBR) TBK pun perlu dikoreksi, karena dari pengamatan penulis Bank ini mengalami koreksi yang cukup tajam dalam 3 tahun terakhir. Dimana, Pada penutupan 21 Juli 2021 harga emiten tersebut Rp 1.310 atau terkoreksi 36,41 persen dengan harga awal tahun 2018.

Atau terkoreksi 15,48 persen dibandingkan tahun lalu, dengan tanggal yang sama, meskipun dipertengahan April 2021 lalu BJBR membagikan dividen dengan imbal hasil 6,01 persen. Namun, Penulis menyarankan agar Pemda memprioritaskan Bank Pembangunan Daerah terdekat, atau Bank yang jauh lebih siap bersaing di era perbankan digital.

Penulis adalah Muhamad Agung Laksono mahasiswa semester akhir di Universitas Serang Raya, dan pengurus organisasi ekstra-kampus yang beralamat di Jakarta.

#OPINI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here